PERTEMUAN SOSIALISASI MONEV ELIMINASI MALARIA NASIONAL, 2011

Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Golden Flower, Bandung, tanggal 22 sd 25 November 2011, dengan tujuan: Melakukan update sosialisasi kebijakan malaria dan informasi baru mengenai malaria, identifikasi permasalahan malaria dan membangun serta memperkuat jejaring eliminasi. Pertemuan dihadiri peserta dari pusat dan seluruh provinsi di Indonesia, subresipien GF, lintas program dan lintas sektor, dengan narasumber dari pusat, lintas program, lintas sektor dan daerah. Metode yang digunakan adalah paparan, tanya jawab dan diskusi kelompok.

Pertemuan dibuka oleh Direktur P2ML, dr. HM Subuh, MPPM mewakili Direktur Jenderal P2PL. Tiga hal penting yang ditekankan pada pembukaan adalah: Pengendalian Malaria merupakan sasaran MDGs tahun 2015, Indonesia merencanakan eliminasi malaria akan dicapai pada tahun 2030 dan ketergantungan pada bantuan asing. Mengenai hal terakhir ini dr. HM Subuh MPPM menyampaikan agar daerah mulai menyiapkan suatu “exit strategy”. Suatu saat bantuan luar negeri bisa berakhir. Saat ini proporsi bantuan luar negeri dari Global Fund adalah sebesar 56%.

Materi pertama setelah pembukaan adalah paparan DR Hadiat, MA, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat kementerian PPN/Bappenas. Dalam paparan mengenai penyusunan RAD dalam akselerasi pencapaian MDGs 2015 disimpulkan bahwa kita masih menghadapi disparitas dalam berbagai aspek, mobilisasi sumberdaya harus ditingkatkan, kapasitas daerah harus diperkuat, perlu sinergi yang lebih kuat antar kementerian sinergi pusat – daerah, serta monitoring - evaluasi yang fokus dan konstruktif. Lima hal tersebut tentu menjadi bekal bermanfaat bagi pengelola program baik pusat maupun daerah dalam melangkah lebih lanjut.

Dalam paparan mengenai kebijakan eliminasi malaria di Indonesia yang disampaikan oleh Kasubdit Pengendalian Malaria, Direktorat P2B2, dr. Siti Nadia, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Saat ini API Nasional sudah bisa ditekan sampai angka 1,66. Vivax cenderung lebih banyak dari falciparum, dan keduanya mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Falciparum mematikan sedang vivax karena sering relaps akan melemahkan. Oleh sebab itu kebijakan eliminasi malaria harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar.

Diagnosis malaria harus terkonfirmasi baik mikroskopis maupun menggunakan RDT. Dalam hal ini tantangan masih amat besar mengingat belum semua orang mengetahui fasilitas kesehatan dimana kita bisa mendapatkan pemeriksaan diagnostik malaria. Berdasar Riskesdas 2010, hanya 59 persen yang tahu bahwa pemeriksaan bisa dilakukan di Puskesmas sementara basis pengendalian malaria adalah di puskesmas.

Pengobatan malaria dengan ACT. Resistensi terhadap chloroquin sudah diketahui sejak 1973. Sampai saat ini belum semuanya menggunakan ACT walaupun obat sudah disediakan.

Pencegahan penularan malaria merupakan hal yang amat penting. Salahsatunya adalah distribusi kelambu berinsektisida di daerah endemis, dimana cakupannya harus 80%

Guna mencapai hasil maksimal maka kerjasama Lintas program/lintas sektor melalui forum gebrak malaria perlu ditingkatkan. Disamping itu Desa Siaga perlu ditingkatkan efektifitasnya melalui Pos Malaria Desa dan Poskesdes.

Paparan ini dijabarkan oleh para pengelola program di Subdit Malaria. Dua unit utama terkait masing-masing dari Biro Perencanaan dan Anggaran serta dari Direktorat Bina Obat Publik memperkuat peran lintas program dengan menyampaikan masing-masing mengenai peluang pengunanaan BOP untuk pengendalian penyakit menular khususnya dalam eliminasi malaria dan harmonisasi pengelolaan obat malaria utamanya untuk mengantisipasi kekurangan obat dan obat kadaluarsa. Harmonisasi pengelolaan anggaran dari bantuan Unicef dan APBD masing-masing disampaikan oleh provinsi Aceh dan Kalimantan Timur.

Pertemuan dilanjutkab dengan diskusi kelompok dan akan disusun kesepakatan guna langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai eliminasi malaria (IwMM)